T. J. Willer Verzameling Der Battahsche Wetten En Instellingen In Mandailing En Pertibie, Gevolgd Van Een Overzigt Van Land En Volk In Die Streken – 1846
Dalam tatanan masyarakat tradisional kita, menjadi seorang pemimpin atau Pamusuk bukanlah sekadar tentang kekuasaan, melainkan memikul tanggung jawab moral dan finansial yang sangat berat. Jabatan ini merupakan amanah suci yang tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa alasan yang kuat dan prosedur adat yang ketat.
Berikut adalah uraian mengenai aturan suksesi serta hak dan kewajiban para pemimpin adat agar kita lebih mudah memahaminya:
1. Aturan Suksesi: Jabatan untuk Seumur Hidup
Secara prinsip, seorang pemimpin memegang jabatannya seumur hidup. Dewan Adat hanya bisa memberhentikan seorang Pamusuk jika ia terbukti melakukan kejahatan berat, mengalami gangguan jiwa, atau mengalami kebangkrutan (kemiskinan ekstrem) yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan.
Sistem pewarisan jabatan ini menggabungkan prinsip keturunan dan pemilihan:
- Garis Darah: Jabatan harus turun kepada putra, saudara laki-laki, atau kerabat lelaki terdekat dalam satu garis keturunan. Jabatan tidak boleh berpindah ke garis darah (marga) lain.
- Pemilihan: Meskipun bersifat turun-temurun, keluarga besar dan Dewan Adat tetap memiliki hak pilih untuk menentukan siapa di antara para putra atau saudara almarhum yang paling layak memimpin.
- Tradisi Perkawinan: Jika seorang pemimpin wafat dan jabatannya jatuh kepada saudaranya, maka sudah menjadi adat bahwa saudara tersebut juga menikahi janda mendiang pemimpin sebelumnya untuk menjaga keutuhan keluarga dan harta benda.
2. Tugas Berat Sang Pemimpin: Pelindung dan Penyokong Dana
Pamusuk adalah pelindung alami bagi seluruh anggota komunitasnya. Tugas utamanya bukan hanya memimpin rapat, tetapi memastikan keselamatan rakyatnya, baik melalui diplomasi maupun angkat senjata.
Tanggung jawab finansial seorang Pamusuk sangat besar, terutama saat terjadi perang:
- Membiayai Perang: Sebelum maju ke medan laga, Pamusuk wajib mempersenjatai dan memberi makan para pengawal pribadinya (Ompongdalam dan Pangkungdangie) serta warga miskin menggunakan hartanya sendiri.
- Menanggung Hutang: Jika dana pribadinya habis untuk keperluan perang, ia harus meminjam uang atau bahkan menjual budak miliknya. Namun, ia tidak boleh memungut pajak uang dari rakyatnya.
- Penebus Rakyat: Jika ada anggota komunitas yang jatuh ke dalam perbudakan atau tawanan karena hutang di tempat lain, Pamusuk wajib menebus mereka menggunakan dana pribadinya. Rakyat yang ditebus tersebut kemudian akan bekerja kepadanya untuk melunasi hutang tersebut secara bertahap.
3. Hak dan Keistimewaan Pemimpin
Sebagai imbalan atas tanggung jawab yang berat, adat memberikan hak-hak istimewa kepada Pamusuk:
- Hak Atas Tanah: Pamusuk berhak memutuskan segala sengketa tanah di wilayahnya. Ia juga menjadi ahli waris sah atas tanah-tanah milik bangsawan yang ditinggalkan tanpa ahli waris.
- Tenaga Kerja: Saat ingin membuka lahan baru, Pamusuk boleh mengerahkan warga untuk gotong royong, namun ia wajib menyediakan makanan dan mengadakan pesta syukuran sebagai imbalannya.
- Hasil Rampasan Perang: Jika memenangkan perang, seluruh denda emas atau uang dari pihak lawan menjadi milik pribadi Pamusuk. Sebaliknya, jika kalah, ia harus membayar denda perang tersebut menggunakan kantong pribadinya sendiri.
- Upeti Kehormatan: Masyarakat memberikan bagian khusus dari hasil bumi dan buruan sebagai bentuk penghormatan, seperti gading gajah, kaki belakang dan hati dari kerbau atau rusa, serta kepala babi.
4. Struktur Wakil dan Pembantu Pemimpin
Dalam menjalankan tugasnya, Pamusuk dibantu oleh Padoana (Wakil Kepala). Padoana memegang wewenang penuh jika Pamusuk berhalangan hadir. Selain itu, terdapat Siobar Ripé yang mengawasi kelompok-kelompok keluarga tertentu. Meskipun para pembantu ini memiliki wewenang di departemen mereka masing-masing, mereka tetap tunduk sepenuhnya di bawah perintah dan keputusan akhir sang Pamusuk.