Laporan L. Van Vuuren – Eerste Maatregelen In Pas Geannexeerd Gebied – 1910.
Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda terjebak dalam sebuah hukum alam politik yang tak terelakkan: siapa yang menanam kaki di pantai, pada akhirnya harus menguasai pedalaman. Awalnya, Belanda (melalui VOC hingga pemerintah resmi) mencoba bermain aman. Mereka hanya ingin membangun pos-pos dagang di pesisir tanpa harus repot mengurus wilayah pedalaman yang luas dan berisiko. Namun, sejarah membuktikan bahwa “menahan diri” hanyalah sebuah ilusi.
1. Hukum Alam Aneksasi
Secara bertahap, sebuah negara yang membiarkan kekuatan asing bermukim di pantainya sebenarnya sedang menyerahkan sebagian kedaulatannya. Bagi Belanda, intervensi demi intervensi terhadap penguasa lokal menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Setiap konflik kecil di pedalaman yang mengganggu perdagangan di pantai memaksa otoritas tertinggi untuk turun tangan. Ujung-ujungnya, pilihan mereka hanya satu: mundur sepenuhnya atau melakukan penaklukan total.
2. Ambisi Van der Bosch yang Ambisius (1834)
Titik balik muncul pada tahun 1834. Komisaris Jenderal Van der Bosch mengajukan sebuah cetak biru yang tegas. Ia ingin mengubah cara lama yang hanya memberikan “hukuman disiplin” sesaat kepada penguasa lokal tanpa menduduki wilayahnya.
Van der Bosch memiliki visi besar: Sumatra harus dicaplok sepenuhnya. Ia yakin bahwa dalam waktu 25 tahun, seluruh Sumatra (kecuali Aceh) bisa jatuh ke tangan Belanda. Strateginya adalah eksploitasi ekonomi yang efisien dengan biaya serendah mungkin, namun dengan kontrol politik yang pasti.
3. Tarik Ulur Kebijakan: Penahanan vs. Ekspansi
Namun, rencana besar itu tidak berjalan mulus karena “politik dua kaki” di pemerintahan pusat. Pada tahun 1841, Menteri Baud tiba-tiba menarik rem darurat. Ia memerintahkan agar rencana ekspansi Van der Bosch dihentikan.
Ada dua alasan utama di balik keraguan ini:
- Tekanan Inggris: Inggris mulai curiga dan menuntut penjelasan atas ambisi Belanda di Sumatra. Inggris bahkan berani menjalin perjanjian dagang dengan Siak, yang dianggap melanggar kesepakatan lama (Perjanjian London 1824).
- Skeptisisme Militer: Jenderal de Stuers mengirim surat peringatan dengan kalimat ikonik: “Parcourir un pays n’est pas le conquérir”—hanya melintasi suatu negeri bukan berarti telah menaklukkannya. Ia merasa menduduki pos-pos kecil tanpa kendali nyata hanyalah tindakan sia-sia.
4. Keyakinan Sang Jenderal: “Hanya Butuh Satu Tahun”
Meskipun Menteri Baud memerintahkan untuk menahan diri, para pejabat di lapangan—seperti Merkus (Plt. Gubernur Jenderal) dan Jenderal Michiels—sama sekali tidak setuju. Mereka yang berada di garis depan merasa pemerintah di Belanda terlalu penakut.
Dalam sebuah surat yang tajam pada tahun 1842, Jenderal Michiels menyatakan keyakinannya yang provokatif. Baginya, visi Van der Bosch untuk menaklukkan Sumatra tidak butuh waktu satu abad atau 25 tahun. Ia sesumbar:
“Hanya butuh waktu satu tahun, dan kemauan yang kuat, untuk menaklukkan seluruh Sumatra (di luar Aceh) secara total.”
Narasi ini menunjukkan bahwa penaklukan Sumatra bukanlah sebuah rencana tunggal yang mulus, melainkan hasil dari perdebatan sengit antara pejabat yang ingin berhemat di Belanda dan para jenderal di lapangan yang haus akan kekuasaan absolut.