Oleh: Karles H. Sinaga | Putra Si Tua Hinalang/br. Naibaho

Abstrak

Tulisan ini menelusuri riwayat penulisan Tarombo Siraja Batak — silsilah leluhur yang menjadi rujukan asal-usul marga-marga Batak — mulai dari catatan pejabat dan pengelana Eropa pada akhir abad ke-18 hingga tiga karya penting yang terbit pada kurun 1926–1933. Dengan menyusun kronologi lebih dari selusin penulis kolonial secara berurutan, lalu membandingkannya dengan kajian filologis dan antropologis yang lebih baru, esai ini memperlihatkan bahwa tarombo bukanlah teks tunggal yang diwariskan tanpa perubahan, melainkan hasil proses pencatatan panjang yang terus-menerus dibentuk ulang oleh konteks zamannya.

Kata kunci: tarombo; Siraja Batak; marga; historiografi Batak; hukum adat Toba

1. Pendahuluan

Bagi banyak keluarga Batak, tarombo bukan sekadar daftar nama leluhur, melainkan peta yang menjelaskan posisi seseorang di tengah jaringan marga, dalihan na tolu, dan tanah asal. Namun tarombo yang beredar luas hari ini, baik dalam bentuk buku cetak maupun salinan yang diwariskan antarkeluarga, sesungguhnya adalah endapan dari proses pencatatan yang panjang dan berlapis, dan sebagian besar mulanya ditulis oleh tangan yang bukan orang Batak sendiri.

Sebelum aksara Latin mencatatnya, riwayat leluhur dan pembagian marga hidup terutama dalam tradisi lisan. Naskah pustaha — yang ditulis di atas kulit kayu, bambu, atau tulang, dan juga disebut laklak — memang telah lama dikenal dalam masyarakat Batak, namun isinya umumnya berkisar pada ilmu pengobatan, hitungan hari baik-buruk, dan pengetahuan magis, bukan silsilah yang tersusun sistematis. Meski begitu, dalam penelitiannya atas sejumlah laklak, P. Voorhoeve[1] mencatat bahwa cukup banyak nama leluhur turut dituliskan di sana — mengingat, menurut tradisi, leluhur juga bisa menjelma menjadi Sisombaon (Yang disembah). Pada masa itulah para pejabat kolonial, pengelana, penginjil, dan belakangan sarjana hukum adat Belandalah yang, demi kepentingan dagang, politik, administrasi, dan penelitian, mulai menuliskan apa yang mereka dengar tentang marga dan leluhurnya secara berturut-turut selama lebih dari satu setengah abad.

Tulisan ini menelusuri jejak tersebut secara kronologis: dari catatan J.C.M. Radermacher pada 1781, melalui rentetan laporan perjalanan dan etnografi sepanjang abad ke-19, hingga tiga karya penting yang lahir berdekatan pada 1926–1933. Pada bagian akhir, tulisan ini membentangkan sejumlah kajian pembanding yang lebih mutakhir, yang mengajak kita membaca tarombo bukan sebagai kebenaran final yang beku, melainkan sebagai catatan hidup yang terus diperbarui oleh setiap zaman yang menuliskannya — termasuk oleh perbedaan pendapat yang kerap mewarisi kepentingan sosial-politik masa lampau, seperti soal hak kesulungan, status anak dari istri pertama atau istri berikutnya, dan berbagai pertimbangan lain semacamnya.

2. Jejak Paling Awal: Radermacher dan Marsden

Rujukan tertulis paling awal yang dapat dikaitkan dengan marga Batak ditemukan dalam tulisan J.C.M. Radermacher, pejabat Vereenigde Oostindische Compagnie yang juga pendiri Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen — lembaga ilmiah pertama di Hindia Belanda.[2] Dalam Beschryving van het Eiland Sumatra, yang disusunnya sekitar 1781, Radermacher mencatat bahwa wilayah kekuasaan (rykje) Boetar meluas hingga ke pesisir timur Sumatra, termasuk kawasan Batubara — daerah yang hingga kini memang banyak dihuni keturunan marga Butar-butar. Ia juga mencatat keberadaan Lontung dan Siregar di sekitar muara Sungai Asahan — jejak yang kini telah ditelan zaman, sebab marga Lontung belakangan lebih sering diwakili oleh klan Situmorang — serta wilayah Simamora yang membentang ke arah timur hingga tanah Pakpak dan Alas, tempat keturunan marga Cibro yang silsilahnya dapat ditarik kembali ke Purba, anak Simamora, bahkan terindikasi menjangkau hingga Aceh Tamiang. Pada awal abad ke-19, Radermacher dan Marsden masih mengandalkan informasi dari wilayah pesisir, sehingga keduanya belum mampu menguraikan tradisi pedalaman secara mendalam pada masa itu — sebab nama-nama marga yang mereka sebutkan kerap kali kebetulan juga merupakan nama tempat.

Sejumlah nama tempat yang disebut Radermacher mendapat penjelasan lebih jauh dari penulis-penulis berikutnya. Guru Kenan, dalam catatannya pada 1920, menyebut Butar sebagai lokasi pertempuran antara Tuanku Rao dan Sisingamangaraja — tempat yang kini masih dapat dilacak di Desa Banua Lobu, Kecamatan Pagaran, Tapanuli Utara.[3] Sementara itu, W.H.K. Ypes dalam karyanya tahun 1932 turut menegaskan bahwa Butar (Toba Butar) adalah nama leluhur yang menjadi asal-muasal marga Butar-butar.[4]

Hanya beberapa tahun setelah Radermacher, William Marsden menjadikan catatan itu sebagai pijakan dalam The History of Sumatra, karya rujukan penting tentang Sumatra pada masanya.[5] Marsden melengkapi uraian Radermacher dengan menyebut wilayah Batta — berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari sumber-sumber Inggris — terbagi menjadi distrik-distrik utama: Ankola, Padang Bolak, Mandailing, Toba, Silindung, dan Singkel. Pada edisi 1811, Marsden juga secara khusus mencatat keberadaan Siregar dan Lontung di muara Sungai Asahan, menguatkan catatan Radermacher. Kedua catatan awal ini, betapa pun sumir dan masih bercampur dengan nama tempat, menjadi jangkar penting karena berasal dari masa ketika pedalaman Tanah Batak nyaris seluruhnya masih tertutup dari dunia luar.

3. Catatan Etnografis Abad ke-19: dari Anderson hingga Kroesen

Sepanjang abad ke-19, sejumlah pejabat dan pengelana Eropa mendokumentasikan pedalaman Sumatra dengan semakin rinci, meski istilah “suku”, “marga”, dan nama tempat masih kerap tertukar dalam catatan mereka. Pada 1823, John Anderson, pejabat East India Company yang berbasis di Penang, melakukan misi dagang dan politik ke pesisir timur Sumatra atas nama Gubernur Prince of Wales’ Island. Laporan perjalanannya, Mission to the East Coast of Sumatra, terbit di Edinburgh pada 1823 dan mencatat sejumlah nama marga di Asahan, juga suku Karo-karo di pedalaman Deli.[6] Anderson turut mencatat nama Tuan Si Purba sebagai penguasa besar di Karo — sosok yang juga dikenal sebagai raja marga Purba, penguasa Kabanjahe (Sibayak Kabanjahe), yang meski secara administratif masuk klan Karo-karo, dalam sastra lisan Karo[7] justru ditelusuri asalnya dari Purba (baik sebagai nama kerajaan maupun marga) di Simalungun. Namun Anderson masih mencampuradukkan nama tempat dan nama suku: ia menulis “Suku Mandailing” dan “Suku Kataran” untuk menyebut wilayah kerajaan-kerajaan seperti Siantar, Tanah Jawa, Silou, Muntho Pane, Nagur, dan Raya, juga “Suku Toba”, “Suku Pakpak”, serta “Suku Karo-karo dan Alas yang telah memeluk Islam” — kekaburan kategori yang mencerminkan betapa terbatasnya pemahaman orang luar atas struktur sosial Batak kala itu. Dr. Uli Kozok, dalam sebuah diskusi, pernah mencatat bahwa pada masa itu orang Batak sendiri mengaku “bermarga” Karo-karo, sementara bagi orang Melayu, yang mereka maksud sesungguhnya setara dengan “suku”.

Dua dekade kemudian, seiring orang-orang Eropa yang semakin jauh memasuki pedalaman, catatan mulai lebih menukik pada struktur sosial marga itu sendiri. T.J. Willer, menulis dari Mandailing pada 1846, mencatat sejumlah kaidah yang kelak terus berulang dalam catatan-catatan berikutnya: larangan menikah sesama marga (dianggap sumbang), anak yang mengikuti marga ayah, serta kehidupan masyarakat yang diatur oleh hadat — hukum adat tak tertulis yang mengikat setiap anggotanya.[8] Ia mencatat sejumlah nama marga di Mandailing (Nasution, Lubis, Pulungan, Borotan) dan Padang Lawas (Harahap, Siregar, Sibabiat, dan lain-lain). Sembilan tahun berselang, Rosenberg, berdasarkan keterangan dari Singkil, menggambarkan pola pemerintahan yang bercorak republik: setiap warga berhak menyuarakan pendapat dalam rapat dewan, dan masyarakat terbagi habis ke dalam marga-marga yang masing-masing memiliki kepala (raja) sendiri, dengan kepala paling terkemuka — biasanya dari marga yang telah lama menetap di wilayah itu, sang penghuni awal kampung — memimpin musyawarah bersama.[9]

Pada 1858, Henny menulis dari Silindung dan Sigumpolan tentang empat marga besar yang disebut sebagai asal seluruh sub-suku Batak — Sobu, Pohan, Borbor (atau Pasariboe), dan Lontung — yang masing-masing disebut memiliki lagu (ende) khasnya sendiri sesuai daerah asal, dan dari keempatnya kemudian muncul banyak sub-marga.[10] Ia turut mencatat perbedaan mendasar dengan sistem soekoe Melayu: jika di kalangan Melayu anak mengikuti garis ibu (seperti pada masyarakat Minangkabau), di kalangan Batak anak justru mengikuti marga ayah, sementara perempuan “dibeli” dari keluarganya melalui pembayaran tohor (mahar). Belasan tahun setelahnya, Schreiber (1875) menjernihkan istilah yang kerap tumpang tindih: marga sepadan dengan horong sebagai unit yang lebih kecil, di mana dalam satu kampung bisa terdapat lebih dari satu horong yang hidup berdampingan, dengan horong asal sang penguasa kampung biasanya menjadi yang paling dominan.[11]

Di tahun yang sama, C. de Haan menempuh perjalanan ke pedalaman Karo dan mencatat lima marga utama di sana — Karo-karo, Ginting, Perangin-angin, Sembiring, dan Tarigan — yang oleh masyarakat setempat diumpamakan seperti lima unsur yang dibutuhkan untuk makan: air, beras, cabai, garam, dan api.[12] Ia juga mencatat sistem kekerabatan sanina (saudara semarga) dan anakberoe (pihak penerima perempuan) yang telah menjadi struktur turun-temurun dalam garis keturunan dan klan Karo. Pada 1886, Kroesen menambahkan catatan tentang marga Haro-haro di Asahan — entri singkat, namun melengkapi peta persebaran marga di pesisir timur yang telah dirintis Radermacher satu abad sebelumnya.[13]

4. Menuju Kisah Leluhur Bersama: Van Dijk, Van Vuuren, dan Tideman

Memasuki penghujung abad ke-19, penulisan mulai bergeser dari sekadar mendaftar marga dan wilayahnya menuju upaya merangkai kisah asal-usul bersama. Van Dijk, pada 1895, tercatat sebagai penulis pertama yang secara eksplisit mengaitkan leluhur orang Batak dengan sosok Siraja Batak, yang disebutnya memiliki dua putra bernama Tuan Sorbani Banua dan Tuan Saribu Raja">Saribu Raja — penamaan yang sedikit berbeda dari versi yang belakangan lebih dikenal luas, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon sebagaimana termuat dalam tarombo Hutagalung.[14] Perbedaan kecil semacam ini sesungguhnya sudah mengisyaratkan pola yang akan terus berulang dalam historiografi tarombo: dari satu sumber ke sumber lain, nama dan urutan leluhur tidak selalu persis sama — sebuah titik yang akan dibahas lebih jauh pada bagian akhir tulisan ini.

Lima belas tahun kemudian, Van Vuuren menulis dari Tanah Dairi dan mengelompokkan marga-marga di Dairi-Pakpak ke dalam dua golongan besar: Lontung dan Sumba.[15] Pembagian dua kutub ini — yang kelak juga muncul dalam pembahasan Vergouwen — menjadi salah satu kerangka klasifikasi yang paling bertahan dalam historiografi tarombo. Setelahnya, J. Tideman, yang meneliti Tanah Simalungun, menuliskan asal-usul orang Batak dari Siraja Batak sekaligus merekam mitologi Ompu Mulajadi Nabolon, sosok pencipta tertinggi dalam kosmologi Batak.[16] Karya Tideman ini menjadi jembatan menuju fase berikutnya: momen ketika tiga penulis, hampir bersamaan, menyusun karya-karya yang hingga kini masih menjadi rujukan utama bagi siapa pun yang ingin mendalami Siraja Batak dan keturunannya.

5. Tiga Karya Penting: Hutagalung, Ypes, dan Vergouwen (1926–1933)

Ada semacam konsensus di kalangan pemerhati tarombo bahwa tiga buku berikut sulit dilewatkan oleh siapa pun yang hendak mendalami silsilah Siraja Batak. Yang pertama adalah karya W.M. Hutagalung, Poestaha taringot tu Tarombo ni Bangso Batak, terbit di Laguboti pada 1926.[17] Di tengah adanya perbedaan versi yang memang hidup dalam masyarakat, buku ini menjadi penggambaran tertulis pertama yang cukup luas tentang asal-usul marga. Menariknya, sejumlah pembaca kontemporer mencatat bahwa Hutagalung sendiri cukup jujur mengakui inkonsistensi yang ia temui: ia mencantumkan berbagai versi yang berbeda tanpa menghakimi versi mana yang lebih benar — sikap yang lebih dekat dengan semangat “melaporkan” ketimbang “menyimpulkan”.[18]

Ketika tengah menyiapkan karyanya sendiri, Residen Tapanuli W.H.K. Ypes mengetahui rencana penerbitan buku Hutagalung dan memilih menunda publikasinya. Karya Ypes akhirnya terbit pada 1932 dengan judul Bijdrage tot de kennis van de stamverwantschap, de inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondenrecht der Toba- en Dairibataks, memetakan penyebaran marga secara lebih sistematis dari sudut pandang hukum adat dan pertanahan — tidak mengherankan, sebab Ypes memang lama berkarya di Tanah Dairi-Pakpak dan turut menulis buku khusus tentang wilayah tersebut.[19] Buku ketiga, yang tak lepas dari kedua karya sebelumnya, adalah Het Rechtsleven der Toba-Bataks karya J.C. Vergouwen, terbit pada 1933, yang menguraikan bagaimana hukum adat mengatur — dan memvariasikan — penyebaran marga-marga tersebut.[20] Sebagai catatan, Vergouwen, seorang ahli hukum, banyak mengambil data dari karya Hutagalung, sehingga ketiga buku ini sesungguhnya saling terjalin: satu sama lain saling melengkapi, dan pada gilirannya juga saling mengoreksi.

6. Vergouwen dan Kerumitan Konsep “Marga”

Salah satu kontribusi paling berharga dari karya Vergouwen bukan sekadar daftar nama, melainkan kejeliannya membaca betapa cair dan berlapis makna kata “marga” itu sendiri. Ia mencatat bahwa pada masanya, banyak orang Batak masih mampu mengingat rentang usia marganya hingga 15–20 generasi ke belakang — ingatan kolektif yang panjang untuk tradisi yang sebagian besar diwariskan secara lisan. Vergouwen juga berhipotesis bahwa kelompok Lontung secara umum lebih tua usianya dibanding kelompok Sumba (Borbor).

Yang lebih menarik adalah pengamatannya tentang bagaimana satu kata “marga” bisa merujuk pada tingkatan yang sama sekali berbeda. Kadang ia menunjuk nama leluhur jauh (misalnya “marga Lontung”), namun di lain waktu justru menunjuk marga yang benar-benar dipakai sehari-hari, seperti Sinaga — anak Raja Lontung — yang beberapa generasi kemudian keturunannya sendiri memunculkan marga-marga baru, hingga merambah ke Tanah Karo. Apakah seseorang menyebut dirinya dengan unit yang lebih besar atau lebih kecil, menurut Vergouwen, sangat bergantung pada konteks: seorang Pardede di pesisir Sibolga — tempat nama besar Pohan lebih dikenal ketimbang rincian sub-marganya di Toba — kerap menyebut dirinya “Pohan” saja demi kepraktisan; sebaliknya, di kalangan Lumban Tobing yang terpandang, berpendidikan, dan tersebar luas hingga ke perantauan, justru muncul kebutuhan memakai nama yang lebih spesifik dan sempit cakupannya.

Vergouwen juga mengangkat pertanyaan menarik: kapan sebuah “cabang marga” resmi dianggap sebagai “marga” tersendiri? Di kalangan Hasibuan — asal-usul Lumban Tobing — sebuah subdivisi baru disebut marga tersendiri ketika larangan kawin antara subdivisi itu dan subdivisi lain telah dicabut. Simorangkir, misalnya, cabang dari Panggabean, baru dianggap marga tersendiri setelah pernikahan antara pria Simorangkir dan perempuan Siagian">Lumban Siagian diizinkan; sementara Lumban Ratus dan Siagian">Lumban Siagian sendiri, karena larangan itu belum dicabut, tetap disebut “marga Panggabean”. Namun kriteria ini tidak berlaku universal — semua marga keturunan Nai Ambaton di Samosir Utara, misalnya, tetap dilarang saling menikahi (marsibuatan) sekalipun pembagian menjadi marga-marga tersendiri telah berlangsung berabad-abad. Bahkan di antara keturunan Pohan sendiri, larangan menikah dalam satu suku dilanggar dengan cara berbeda-beda antara yang menetap di Humbang Timur dan yang menetap di wilayah lain.

Dari pengamatan itu, Vergouwen menyusun hierarki istilah yang hingga kini masih berguna sebagai kerangka berpikir: “suku” untuk kelompok-kelompok marga secara luas, “marga utama” untuk cabang besar tempat sebagian besar suku terpecah, “marga” untuk subdivisi yang telah mandiri, “cabang marga” untuk subdivisi besar yang belum mandiri, dan “garis keturunan” untuk lingkaran terkecil yang menyusun sebuah cabang marga. Kerangka berlapis ini penting justru karena menunjukkan bahwa “marga” bukan kategori yang beku, melainkan unit sosial yang terus bergerak dan dinegosiasikan dari generasi ke generasi — sebuah istilah, dalam kata-kata Vergouwen sendiri, yang diciptakan terutama untuk membantu orang luar membayangkan struktur yang sesungguhnya jauh lebih lentur ketimbang yang terlihat di atas kertas.

7. Sumber Pembanding: Tinjauan Kritis Kontemporer

Ketiga karya 1926–1933 di atas selama puluhan tahun diperlakukan hampir sebagai rujukan baku. Namun sejumlah kajian yang lebih belakangan mengajak kita mempertanyakan sejumlah asumsi dasarnya — bukan untuk meruntuhkannya, melainkan untuk memperkaya cara membacanya.

Yang patut mendapat perhatian khusus adalah temuan filologis Uli Kozok, ahli naskah Batak yang mengajar di University of Hawaiʻi: dalam penelitiannya atas ratusan pustaha dan naskah bambu Batak, ia mendapati bahwa istilah “Batak” sendiri tidak pernah muncul dalam naskah-naskah kuno tersebut — istilah itu, menurutnya, dibawa oleh peneliti, ahli bahasa, penginjil, dan pegawai pemerintah kolonial dari luar, lalu lambat laun diadopsi oleh penduduknya sendiri sebagai penanda kesukuan.[21] Namun, temuan ini menjadi kurang kokoh bila dibandingkan dengan penelusuran Daniel Perret, yang memetakan panjangnya riwayat penggunaan nama “Batak” dari masa ke masa dalam catatan-catatan asing.[22] Dalam korespondensinya dengan sejarawan Johan Angerler, Kozok sendiri mendapati jawaban bahwa penyebutan “Siraja Batak” pertama kali dalam literatur justru muncul bersamaan dengan terbitnya buku Hutagalung pada 1926 — tidak ditemukan dalam tarombo maupun naskah yang ditulis sebelum tahun itu.[23] Sejalan dengan itu, filolog Manguji Nababan dari Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas HKBP Nommensen, setelah membaca sekitar 700 pustaha kulit kayu, bambu, dan tulang, menyimpulkan bahwa naskah-naskah kuno tersebut memang tidak memuat silsilah marga sama sekali — isinya berkisar pada ramuan obat, hitungan hari baik-buruk, dan pengetahuan magis.[24] Meski begitu, perlu dicatat bahwa sebelum Hutagalung setidaknya sudah ada dua penulis lain yang menuliskan kisah leluhur awal orang Batak, yakni Van Dijk (1895) dari Sigumpolan dan J. Tideman dari Simalungun — dan menariknya, ketiga penulis ini (Van Dijk, Tideman, dan Hutagalung) sama sekali tidak saling mengutip satu sama lain.

Pertanyaan lain menyangkut batas-batas etnik itu sendiri. Sejarawan Erond L. Damanik dari Universitas Negeri Medan menilai bahwa pengelompokan enam sub-etnik Batak (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, Angkola, dan Mandailing) — kerangka yang belakangan dipopulerkan lewat tulisan Payung Bangun, “Kebudayaan Batak”, dalam himpunan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia suntingan Koentjaraningrat — pada dasarnya adalah kategori yang berasal dari kacamata orang luar, sehingga ia menyebutnya sebagai “identitas kabur” (evasive identity).[25] Pandangan senada, dengan pendekatan yang lebih naratif dan etnografis, juga dikemukakan oleh sejumlah antropolog asing yang meneliti Tanah Batak pascakolonial. Mary Steedly, misalnya, dalam Hanging without a Rope: Narrative Experience in Colonial and Postcolonial Karoland, menelisik bagaimana narasi kolonial dan pascakolonial di Tanah Karo saling membentuk pemahaman tentang identitas lokal.[26] Sementara itu, himpunan tulisan yang disunting Rita Smith Kipp dan Richard Kipp, Beyond Samosir: Recent Studies of the Batak Peoples of Sumatra, serta karya Daniel Perret, Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut, sama-sama menawarkan kajian yang lebih jauh mempersoalkan bagaimana kategori “Batak” dan batas-batas etniknya turut dibentuk oleh kepentingan kolonial di pesisir timur Sumatra.[27]

“Finalisasi” pengelompokan ini agaknya baru benar-benar mengkristal pada era M. Joustra, lewat karyanya Batakspiegel (1926),[28] yang membagi suku Batak menjadi beberapa kelompok etnis berdasarkan bahasa yang mereka gunakan — pembagian yang bertahan menjadi acuan baku hingga hari ini, yakni:

1.  Suku Batak Karo di utara;

2.  Suku Batak Pakpak atau Suku Batak Dairi di barat laut Tapanuli;

3.  Suku Batak Timur atau Suku Batak Simalungun di timur Danau Toba;

4.  Suku Batak Toba di Tanah Batak bagian tengah dan Padang Lawas Utara;

5.  Suku Batak Angkola di Angkola, Sipirok, Padang Lawas Tengah, dan wilayah selatan Sibolga; dan

6.  Suku Batak Mandailing di Mandailing dan Padang Lawas Selatan.

Perbedaan pendapat bahkan berlanjut di antara penulis tarombo Batak sendiri. Wasinton Hutagalung, misalnya, dalam Tarombo Marga ni Suku Batak (1961), memilih berpedoman pada kerangka Ypes ketimbang karya kerabatnya sendiri, W.M. Hutagalung — pilihan yang menunjukkan bahwa di kalangan penulis Batak sendiri pun, otoritas satu sumber atas sumber lainnya tidak pernah benar-benar final.[29] Hingga hari ini, diskusi semacam itu terus berlanjut, termasuk di ruang-ruang daring, ketika keturunan suatu marga saling membandingkan catatan Hutagalung, Ypes, dan Vergouwen dengan tarombo internal keluarga mereka masing-masing — pengingat bahwa menyusun silsilah selalu merupakan kerja membandingkan, bukan sekadar menyalin dari satu sumber yang dianggap final.

8. Penutup

Dua ratus tahun perjalanan penulisan Tarombo Siraja Batak memperlihatkan pergeseran yang jelas: dari catatan pengelana dan pejabat kolonial yang masih mencampuradukkan nama tempat dan nama marga, menuju risalah etnografis dan hukum adat yang kian sistematis, hingga akhirnya bertemu di titik penting 1926–1933 lewat karya Hutagalung, Ypes, dan Vergouwen. Namun perjalanan itu tidak berhenti di sana. Kajian filologis dan antropologis yang lebih belakangan justru mengajak kita untuk lebih rendah hati terhadap apa yang selama ini dianggap baku — bahwa istilah “Siraja Batak” sendiri mungkin jauh lebih muda dari kesan yang melekat padanya. Pandangan ini bergema dengan pendapat Sitor Situmorang dalam Toba na Sae,[30] bahwa sosok Siraja Batak sebagai leluhur kolektif masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, dan bahwa batas-batas etnik yang kita kenal sekarang pun turut dibentuk oleh kepentingan pihak luar demi kemudahaan identifikasi — sebuah proses yang pada mulanya berangkat dari niat baik, namun oleh sebagian pihak belakangan ditumbuhkembangkan menjadi semacam “isme” yang berlebihan.

Alih-alih melemahkan tradisi tarombo, lapisan-lapisan historiografi ini justru memperkaya cara memahaminya. Sebagaimana ditunjukkan Vergouwen sendiri lewat batas yang cair antara “suku”, “marga utama”, “marga”, dan “cabang marga”, identitas kemargaan barangkali memang lebih tepat dipahami sebagai realitas sosial yang hidup dan terus dinegosiasikan, bukan fakta genealogis beku yang seolah-olah telah ada sejak dahulu kala. Bagi siapa pun yang kini menelusuri tarombo keluarganya sendiri, pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan panjang ini sederhana: perlakukan setiap sumber — baik yang ditulis penjelajah Eropa dua abad lalu maupun sarjana Batak masa kini — sebagai satu suara dalam percakapan yang masih berlangsung, yang paling baik dibaca berdampingan satu sama lain, bukan berdiri sendiri-sendiri.

Daftar Pustaka

[1]P. Voorhoeve, Codices Batacici Descripsit (Leiden: Universitaire Pers, 1977).

[2]J.C.M. Radermacher, Beschryving van het Eiland Sumatra, dalam Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, Jilid III (Batavia, 1781; cet. ulang Rotterdam–Amsterdam, 1787). Radermacher adalah pendiri Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778), lembaga ilmiah pertama di Hindia Belanda.

[3]Guru Kenan Hutagalung, Barita ni Bondjol, na Ginoar ni Halak Hoehoet: Porang ni Toeankoe Raoe (Leiden: Louis H. Becherer, 1920); lokasinya kini dilacak di Desa Banua Lobu, Kecamatan Pagaran, Tapanuli Utara.

[4]W.K.H. Ypes, Bijdrage tot de kennis van de stamverwantschap, de inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondenrecht der Toba- en Dairibataks (Leiden: Adatrechtsstichting, 1932), hlm. 71.

[5]William Marsden, The History of Sumatra (London, 1783; edisi diperluas 1811), hlm. 365–366.

[6]John Anderson, Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823, under the Direction of the Government of Prince of Wales’ Island (Edinburgh: William Blackwood, 1826).

[7]Peraturen Sukapiring, dkk., Sastra Lisan Karo (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

[8]T.J. Willer, catatan tentang hadat dan pembagian marga di Mandailing, 1846.

[9]Rosenberg, catatan berdasarkan keterangan dari Singkil, 1855.

[10]Henny, catatan tentang Silindung dan Sigumpolan, 1858.

[11]Schreiber, catatan tentang istilah marga dan horong, 1875.

[12]C. de Haan, catatan perjalanan ke pedalaman Karo, 1875.

[13]Kroesen, catatan tentang marga Haro-haro di Asahan, 1886.

[14]Van Dijk, catatan tentang Siraja Batak dan kedua putranya, 1895.

[15]Van Vuuren, catatan tentang pembagian marga di Dairi-Pakpak, 1910.

[16]J. Tideman, Simeloengoen: Het Land der Timoer-Bataks in Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot een Deel van het Cultuurgebied van de Oostkust van Sumatra (1922).

[17]W.M. Hutagalung, Poestaha taringot tu Tarombo ni Bangso Batak (Laguboti: Zendingsdrukkerij, 1926); diterbitkan ulang dengan judul Pustaha Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak.

[18]Lihat “Pustaha dohot Tarombo Batak W.M. Hutagalung,” Budaya Indonesia (budaya-indonesia.org), yang mencatat bagaimana Hutagalung mencantumkan berbagai versi tarombo yang berbeda tanpa menghakimi mana yang paling benar.

[19]W.K.H. Ypes, Bijdrage tot de kennis van de stamverwantschap, de inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondenrecht der Toba- en Dairibataks (Leiden: Adatrechtsstichting, 1932).

[20]J.C. Vergouwen, Het Rechtsleven der Toba-Bataks (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1933); terj. Inggris The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra (The Hague: Nijhoff/KITLV Translation Series 7, 1964).

[21]Uli Kozok, sebagaimana dikutip dalam “Siraja Batak Menurut Pandangan Seorang Ahli Sejarah Batak” (2021); lihat juga Uli Kozok, Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak (Jakarta: École française d’Extrême-Orient & Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).

[22]Daniel Perret, Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & École française d’Extrême-Orient, 2010).

[23]Korespondensi Uli Kozok dengan Johan Angerler, dikutip dalam “Polemik dan Keresahan: Tarombo Siraja Batak,” Kompasiana, 2025; bandingkan dengan W.M. Hutagalung, Poestaha taringot tu Tarombo ni Bangso Batak (1926).

[24]Manguji Nababan, Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak, Universitas HKBP Nommensen, sebagaimana dikutip dalam “Jejak Batak, Siraja Batak,” Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

[25]Erond L. Damanik, sebagaimana dikutip dalam “Jejak Batak, Siraja Batak,” BPODT; lihat juga Payung Bangun, “Kebudayaan Batak,” dalam Koentjaraningrat (ed.), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, cet. pertama 1971).

[26]Mary Margaret Steedly, Hanging without a Rope: Narrative Experience in Colonial and Postcolonial Karoland (Princeton: Princeton University Press, 1993).

[27]Rita Smith Kipp & Richard D. Kipp (ed.), Beyond Samosir: Recent Studies of the Batak Peoples of Sumatra (Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies, 1983); Daniel Perret, Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia & École française d’Extrême-Orient, 2010).

[28]M. Joustra, Batakspiegel (1926).

[29]Wasinton Hutagalung, Tarombo Marga ni Suku Batak (1961).

[30]Sitor Situmorang, Toba na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII–XX (Jakarta: Komunitas Bambu, cet. II, 2009).